JAKARTA, Pesanjabar.com – Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney secara resmi mengundang Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 tahun 2025 yang akan berlangsung di Kananaskis, Alberta, Kanada, pada pertengahan Juni 2025.
Undangan tersebut disampaikan baik melalui surat resmi maupun percakapan langsung melalui sambungan telepon antara PM Carney dan Presiden Prabowo pada Jumat, 6 Juni 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang menyatakan bahwa undangan tersebut menegaskan posisi strategis Indonesia dalam kerja sama global.
“Presiden Prabowo menerima undangan resmi untuk menghadiri KTT G7 sebagai tamu kehormatan. Selain melalui surat, undangan juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada dalam percakapan pribadi melalui telepon,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.
Dalam percakapan tersebut, PM Carney juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, serta mengungkapkan harapan agar kehadiran Indonesia di KTT G7 dapat memperkuat dialog internasional mengenai isu-isu global utama.
Indonesia Sebagai Tamu Kehormatan G7
Kehadiran Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan mencerminkan pengakuan internasional terhadap peran strategis Indonesia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Ini juga menunjukkan meningkatnya peran Indonesia dalam mendorong stabilitas kawasan dan kolaborasi global di tengah berbagai tantangan dunia.
Sekilas tentang G7
Group of Seven (G7) adalah forum ekonomi dan politik tahunan yang beranggotakan tujuh negara ekonomi besar dunia: Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang, dengan Uni Eropa sebagai mitra tetap. Forum ini menjadi wadah penting untuk membahas isu-isu strategis dunia, mulai dari:
Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global
Ketahanan energi dan perubahan iklim
Konflik geopolitik dan keamanan internasional
Isu kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan
Partisipasi Indonesia dalam forum ini diharapkan dapat memperkuat suara negara berkembang dan mendorong terbentuknya kebijakan global yang lebih inklusif dan adil. **
