SUMEDANG.pesanjabar.com – Sebanyak 1.411 guru honorer madrasah di Kabupaten Sumedang yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) menggelar aksi di Gedung DPRD Sumedang pada Rabu (1/10/2025), menuntut kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan yang hingga kini belum terpenuhi.
Aksi ini diawali dengan pertemuan di Sekretariat PGMI Sumedang, kemudian rombongan guru bergerak menuju DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
PGMI: Perjuangan Kolektif untuk Keadilan
Sekretaris Umum PGMI Kabupaten Sumedang, H. Urip Maryana, menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud solidaritas ribuan guru madrasah yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan hak setara dengan guru lain.
“Sabtu mendatang kita akan bersilaturahmi kembali ke DPRD bersama jajarannya untuk membicarakan kesejahteraan guru madrasah yang belum menjadi PNS, belum tersertifikasi, maupun belum diangkat sebagai PPPK. Ada 1.411 guru yang sudah lama mengabdi, Kemenag juga sudah kami informasikan dan siap mendampingi,” ujarnya.
Urip menambahkan, perjuangan ini bukan hanya persoalan lokal, tetapi bagian dari gerakan nasional menuntut keadilan sosial sesuai amanat sila kelima Pancasila. “Tepat di Hari Kesaktian Pancasila, kami menuntut keadilan sosial juga berlaku bagi guru madrasah,” tegasnya.
Dua Dekade Mengabdi, Nasib Masih Tak Jelas
Salah satu guru MIS Ketib, Kecamatan Sumedang Utara, Omo Tarma (50), mengungkapkan dirinya sudah lebih dari 20 tahun mengabdi sebagai guru honorer tanpa kepastian status.
