Pemkab Subang telah mengajukan proposal penyelenggaraan ke Kementerian Sosial, dan kini tengah menunggu tinjauan dari Kementerian PUPR untuk memastikan kelayakan bangunan secara teknis dan struktural.
“Semua dokumen dan data sudah kami siapkan. Sekarang tinggal menunggu tim PUPR untuk meninjau langsung bangunan Wisma Haji,” imbuhnya.
Sarana dan prasarana penunjang seperti tempat tidur, alat belajar, hingga fasilitas kelas akan disediakan oleh kementerian terkait. Pemda Subang bertanggung jawab pada penyediaan bangunan dan dukungan awal.
Di sisi lain, Tagana juga dilibatkan pada sekolah rakyat sebagai petugas pendukung, yaitu tiga orang untuk kebersihan dan tiga orang untuk keamanan. Sementara itu, pendamping PKH diproyeksikan ikut berperan dalam sekolah rakyat, baik sebagai staf pengajar, pengelola asrama, maupun petugas administrasi.
“Beberapa pendamping PKH sudah disiapkan, khususnya kalau sudah berstatus P3K. Mereka akan jadi bagian dari tim Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Proses pemetaan calon siswa saat ini telah dimulai. Para pendamping sosial telah bergerak ke lapangan untuk mengidentifikasi anak-anak yang memenuhi kriteria.
“Kita upayakan bisa mulai tahun ini. Tapi jika harus menunggu rekomendasi pusat, mungkin pelaksanaannya baru dimulai tahun ajaran depan,” terang Deni.
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat Rintisan ini hanya akan mencakup jenjang SD dan SMP, sementara untuk jenjang SMA belum direncanakan karena menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami fokus dulu pada SD dan SMP. Untuk SMA akan dibahas lebih lanjut sesuai arahan provinsi,” pungkasnya. (**)
