KABUPATEN BEKASI, Pesanjabar.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan dukungan terhadap Program Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama para pembudidaya ikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, seusai mengikuti Rapat Koordinasi Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Selasa (08/07/2025).
Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan revitalisasi tambak di empat kabupaten utama pesisir utara Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Dedy menjelaskan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar di sektor ini, dengan total lahan tambak seluas 8.188 hektare yang tersebar di wilayah Babelan, Cabangbungin, Muaragembong, dan Tarumajaya.
“Dengan revitalisasi ini, kita tidak hanya berbicara soal peningkatan produktivitas perikanan, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap program ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur Ikan Air Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Ikhsan Kamil, menegaskan bahwa program revitalisasi ini sebaiknya diarahkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menyoroti perlunya keselarasan pandangan dan komitmen dari seluruh pemerintah daerah yang terlibat.
“Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendekatan sosial melalui edukasi masyarakat, membantu pendataan penggarap lahan tambak, serta mengawal proses pengalihan lahan secara adil dan legal,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan yang transparan, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta pengawasan terhadap keberlanjutan lingkungan agar aktivitas tambak tidak menimbulkan pencemaran.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pula penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, yang ditandatangani oleh Sekda dari keempat kabupaten, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat provinsi dan kabupaten, Direktur Ikan Air Laut, serta perwakilan KKP.
