Poin Kesepakatan
Dari hasil dialog, pemerintah dan DPRD bersama mahasiswa menyepakati beberapa langkah penting:
Transparansi Anggaran DPRD – penggunaan anggaran akan dijabarkan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban Reses – anggota dewan wajib menyampaikan hasil reses secara moral dan politis kepada publik.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) – pemerintah akan memprioritaskan sektor pendidikan, termasuk program beasiswa untuk 1.000 mahasiswa.
Perbaikan Infrastruktur – pemerintah berkomitmen memperbaiki 139 ruas jalan serta saluran irigasi.
Pengisian Jabatan Kosong di SKPD – Bupati diminta segera menyelesaikan kekosongan jabatan di perangkat daerah.
Jaminan Kebebasan Berpendapat – aparat penegak hukum (APH) diminta tidak represif serta menjamin ruang demokrasi tanpa pembungkaman.
Respons Mahasiswa
Koordinator lapangan Aliansi Mahasiswa Garut, Adrian Hidayat, menegaskan bahwa sebagian besar tuntutan mereka telah direspons positif oleh pemerintah daerah dan DPRD, terutama terkait transparansi kinerja dewan dan peningkatan IPM.
Menurutnya, aksi yang diikuti sekitar 600–700 peserta ini berlangsung damai tanpa provokasi maupun kekerasan. “Kami ingin Garut menjadi contoh demonstrasi damai, tanpa anarkis, dan tetap fokus pada substansi tuntutan,” kata Adrian.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara mahasiswa, legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar ruang dialog selalu tersedia di masa mendatang. (****)
