Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga kelancaran penyaluran bantuan sosial agar tidak terhambat selama libur panjang. Ia mengingatkan bahwa hak masyarakat penerima manfaat tidak boleh tertunda akibat kendala birokrasi. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga diminta tetap berjalan guna memastikan ketepatan sasaran bantuan.
Dalam arahannya, Gus Ipul turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas selama masa libur, termasuk larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik, kecuali untuk tugas resmi dengan izin.
Selain itu, ia menyoroti potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap kondisi sosial ekonomi di Indonesia, seperti inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan kerentanan sosial, sehingga diperlukan kesiapan data serta kemungkinan penguatan bantuan sosial, termasuk penambahan bantuan dan perluasan penerima sementara.
Gus Ipul juga mendorong efisiensi anggaran melalui pengurangan kegiatan yang tidak berdampak langsung, seperti perjalanan dinas yang tidak penting dan rapat seremonial. Ia mengarahkan agar anggaran dialihkan untuk penguatan sistem data dan monitoring, serta mendorong penerapan digitalisasi dan birokrasi tanpa kertas.
Di akhir arahannya, ia meminta adanya penyederhanaan program agar tidak terjadi tumpang tindih antar satuan kerja, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (**)
