Subang, Pesanjabar.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversial, yakni pembatasan jam malam bagi pelajar dan rencana pembinaan anak-anak bermasalah dengan melibatkan barak militer. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan keamanan generasi muda di Jawa Barat.
Namun, kebijakan ini juga mendapat respon beragam, khususnya dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Subang yang menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap anak-anak.
Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat mengusulkan pembinaan bagi siswa yang dianggap “nakal” dengan melibatkan mereka dalam pembinaan di barak TNI.
Kebijakan ini mendapat dukungan dari beberapa anggota DPRD Jawa Barat yang melihat potensi positif dalam membentuk karakter dan disiplin siswa.
Namun, mereka juga mengingatkan perlunya pendekatan yang hati-hati agar tidak menimbulkan trauma atau stigma negatif bagi siswa dan keluarganya.
Disarankan pula agar kebijakan ini diuji coba terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas.
Ketua KPAD Kab. Subang, Nuraeni, menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan baru tersebut.
“Dalam pembinaan di barak itu sepintas memberikan efek jera pada anak-anak yang emang mereka berperilaku negatif, kita liat saja pelaksanaan seperti apa yang akan dilakukan mengenai pendidikan karakternya, sarana dan prasarananya, pengawasannya seperti apa, itu harus dilakukan juga,” jelasnya saat wawancara langsung pada Selasa (20/05).
KPAD Kabupaten Subang juga mengajak kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan pemerintah daerah, untuk memastikan program pembinaan anak berjalan efektif dan sesuai harapan kita bersama.(**)
