JAKARTA.pesanjabar.com — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H. Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali, menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap kepolisian pasca-kekerasan yang diduga dilakukan aparat dalam aksi demonstrasi. Ia mendesak agar kasus tersebut ditangani tim independen.
“Penanganan kasus ini harus melibatkan tim independen karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat rendah, apalagi pelakunya diduga aparat itu sendiri,” ujar Savic dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV bertajuk Marak Aksi Demonstrasi: Disikapi Bukan Direpresi, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, insiden kekerasan aparat sangat memprihatinkan, terlebih setelah puluhan tahun reformasi kepolisian dengan berbagai pelatihan HAM dan penanganan massa, namun hasilnya masih jauh dari harapan. “Polisi seharusnya tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan nilai kemanusiaan tetap terlindungi,” tegasnya.
Savic menilai pelanggaran oleh aparat justru memperburuk situasi dan memperbesar kemarahan publik. Ia mengingatkan, dalam situasi bentrokan siapa pun bisa menjadi korban, termasuk warga sipil yang tidak terlibat.
“Yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana mencegah peristiwa serupa terulang. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan melukai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah melaporkan terdapat 1.683 orang yang ditangkap dalam gelombang aksi 28 Agustus–1 September 2025. Dari jumlah itu, 32 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara sebagian besar telah dibebaskan. Komnas HAM meminta agar Polda Metro Jaya segera membebaskan peserta aksi, bekerja secara profesional dan transparan, serta memberi akses bantuan hukum bagi mereka yang ditahan.
Rangkaian aksi tersebut juga menelan korban jiwa di sejumlah daerah. Di antaranya, Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta; Septinus Sesa, pegawai PPPK Papua Barat yang meninggal akibat paparan gas air mata; Andika Lutfi Falah, pelajar SMK di Tangerang yang meninggal karena luka benturan; serta sejumlah korban lain di Solo, Makassar, Yogyakarta, dan Semarang, termasuk warga sipil, mahasiswa, hingga staf DPRD. (**)
