YOGYAKARTA, Pesanjabar.com – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kerja sama dalam mendukung pendidikan inklusif melalui penyediaan internet cepat bagi Sekolah Rakyat. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan infrastruktur jaringan internet oleh Komdigi untuk Sekolah Rakyat SMA 19 dan 20 yang berada di bawah naungan UPT Kemensos.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid kepada Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, di Sekolah Rakyat SMA 20 BBPPKS Yogyakarta, Sabtu (28/6/2025).
“Terima kasih kepada Ibu Menteri atas dukungan luar biasa bagi Sekolah Rakyat. Seperti kita tahu, program ini merupakan inisiatif Presiden yang ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin,” ujar Robben.
Ia menegaskan bahwa koneksi internet menjadi elemen krusial dalam mendukung transformasi digital di Sekolah Rakyat yang dirancang sebagai smart school. Sistem pembelajaran juga akan mengandalkan learning management system (LMS), sehingga memerlukan jaringan internet yang andal.
Guna memastikan keamanan akses digital bagi para siswa, Kemensos juga akan bekerja sama dengan Komdigi untuk memblokir konten dan situs yang tidak sesuai bagi anak-anak.
Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung dua aspek utama untuk penguatan Sekolah Rakyat: penyediaan infrastruktur digital dan penguatan komunikasi publik.
“Sekolah Rakyat akan dilengkapi jaringan internet berkualitas tinggi. Kecepatan internet akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi,” jelas Meutya. Ia menegaskan bahwa wilayah yang belum terjangkau internet akan menjadi prioritas utama.
Usai penyerahan bantuan, Meutya juga meninjau berbagai fasilitas pendukung di Sekolah Rakyat SMA 20 BBPPKS Yogyakarta, mulai dari asrama siswa, ruang makan, hingga ruang kelas.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini tak hanya berfokus pada pendidikan siswa, tetapi juga memberdayakan orang tua melalui pelatihan dan perbaikan rumah tidak layak huni.
Proses seleksi siswa dilakukan secara ketat dan melibatkan berbagai instansi seperti pendamping PKH, dinas sosial, dinas pendidikan, serta BPS. Hanya anak-anak dari keluarga dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memenuhi syarat.
Pada tahap pertama, sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan diluncurkan tahun ajaran mendatang, dengan target 9.755 siswa. Menyusul arahan Presiden, jumlah ini akan diperluas menjadi 200 sekolah, dengan total lebih dari 20 ribu siswa yang akan dibimbing oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan. (*)
