Jakarta, Pesanjabar.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengundang General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark, Dr. Azizul Kholis, guna membahas langkah-langkah tindak lanjut atas peringatan “yellow card” yang diberikan UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba.
Dalam pertemuan tersebut, Azizul menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana perbaikan dalam dua bulan ke depan menjelang penilaian ulang dari UNESCO yang dijadwalkan pada 15 Juli 2025.
“Kami sedang melakukan pembenahan secara intensif. Dibutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari UNESCO. Kami yakin dengan kerja sama lintas sektor, status green card bisa kembali diraih,” ujar Azizul dalam keterangannya di Kantor Kemenpar, Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat besar terhadap proses pemulihan status Geopark. “Gubernur Sumatera Utara sudah memberi atensi yang tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4–5 September 2023, Geopark Kaldera Toba mendapatkan peringatan berupa “yellow card” karena belum memenuhi sejumlah kriteria pengelolaan sesuai standar internasional UNESCO. Geopark lain yang juga mendapat peringatan serupa antara lain Gua Zhijindong (Tiongkok), Taman Nasional Luberon (Prancis), Madonie (Italia), dan Colca y Volcanes de Andagua (Peru).
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk menanggapi peringatan tersebut. “Kami sudah menyusun rencana perbaikan mulai dari penambahan panel interpretasi di geosite hingga pelatihan pengelola. Geopark Toba adalah aset nasional yang harus dikelola sesuai standar UNESCO,” jelas Hariyanto.
Ia juga menyebutkan bahwa komunikasi dengan Pemprov Sumatera Utara telah berjalan baik. “Kami terus berkoordinasi dengan Gubernur dan Badan Pengelola untuk memastikan komitmen bersama,” tambahnya.
Beberapa rekomendasi dari UNESCO yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:
- Diversifikasi narasi geologi dan perluasan survei;
- Inventarisasi warisan alam, budaya, dan buatan;
- Peningkatan visibilitas dan panel interpretasi di geosite;
- Penguatan jejaring dan pelatihan dengan geopark lain di Indonesia.
Kemenparekraf juga telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp56,6 miliar untuk mendukung pengembangan 16 geosite di delapan kabupaten di kawasan Danau Toba. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan SDM, serta revitalisasi lokasi seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan komitmennya mendukung upaya perbaikan tersebut. “Status UNESCO Global Geopark membawa tanggung jawab besar. Kami mendampingi penuh Pemprov Sumut untuk memenuhi semua rekomendasi. Geopark Kaldera Toba memiliki potensi luar biasa untuk masyarakat dan pariwisata Indonesia,” katanya.
Ke depan, Kemenparekraf juga akan memfasilitasi penyusunan siteplan untuk geosite prioritas pada tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola kawasan Geopark. Dikutip dari kemenpar.go.id (**)
