SUBANG, Pesanjabar.com — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Subang resmi melakukan aksi walk out dari agenda audiensi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang berlangsung hari ini.
Aksi tersebut dipicu oleh ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah dalam forum yang seharusnya menjadi ruang serius untuk mendengarkan dan menindaklanjuti berbagai persoalan publik. Padahal, sebelumnya telah disampaikan bahwa Sekretaris Daerah akan hadir. Kenyataannya, tidak satu pun dari pimpinan daerah tersebut hadir di ruang audiensi.
“Kami sadar bahwa seluruh keputusan strategis ada di tangan Bupati. Maka, kami datang bukan untuk menyampaikan keluhan biasa, tapi membawa suara masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap wajah pemerintahan hari ini,” tegas Ketua PC IMM Kabupaten Subang, Iqbal Maulana, dalam pernyataannya.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan pemerintah yang hadir hanyalah unsur teknis seperti BP4D, BKAD, dan Satpol PP—itu pun bukan pimpinan lembaga, melainkan hanya perwakilan. Hal ini mempertegas kesan bahwa Pemkab tidak serius dan tidak menghargai proses dialog.
Puncak dari ketegangan terjadi saat Ketua IMM bertanya langsung kepada Asisten Daerah II, Hidayat:
Apakah hasil audiensi hari ini akan langsung ditindaklanjuti oleh Bupati?”
“Apakah Asda dan seluruh jajaran bisa menjamin bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari ke depan, tuntutan ini akan direspons secara jelas dan terukur?”
Namun jawaban yang diterima sangat mengecewakan. Asda II menyatakan bahwa hal tersebut bukan bagian dari tugas dan fungsinya.
Jawaban itu menjadi bukti nyata lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap proses partisipatif dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, PC IMM Kabupaten Subang secara tegas melakukan walk out dari forum, yang dipimpin langsung oleh Ketua PC IMM.
7 TUNTUTAN IMM UNTUK PEMKAB SUBANG:
1. Menonaktifkan TP2D yang Diduga Eks Koruptor
IMM mendesak agar Pemkab segera menonaktifkan anggota TP2D dengan rekam jejak sebagai eks napi korupsi, karena mencederai nilai integritas birokrasi.
2. Revisi Perbup tentang Dewan Pendidikan
IMM meminta komposisi Dewan Pendidikan disesuaikan dengan jenjang dan kompetensi pendidikan, bukan kedekatan politik.
3. Keputusan Ganjil dalam Penonaktifan Komisaris BUMD Subang Sejahtera
IMM mempertanyakan kenapa hanya satu pihak yang dinonaktifkan jika benar ada tanggung renteng. IMM menuntut keadilan yang menyeluruh.
4. Transparansi Kajian Baperjakat soal Rotasi-Mutasi
IMM menuntut dibukanya hasil kajian objektif Baperjakat, karena rotasi-mutasi selama ini terkesan sarat subjektivitas dan relasi personal.
5. Data Proyek Jalan & CV Pemenang Tender
IMM meminta Pemkab membuka siapa pelaksana proyek jalan, proses tendernya, dan pemenangnya demi mencegah konflik kepentingan.
