Jakarta, pesanjabar.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk itu, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama dalam menyalurkan bansos.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) seusai menghadiri Rapat Terbatas bersama Presiden dan sejumlah menteri serta pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/5/2025).
“Presiden ingin apa yang diberikan ini (bantuan) tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Mengacu pada data dari Dewan Ekonomi Nasional atau DEN (2025) dari Rp504 triliun bansos dari seluruh kementerian dan lembaga ditengarahi tidak semuanya tepat sasaran. “Misalnya seperti program keluarga harapan dan sembako, ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto segera menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk melakukan konsolidasi data secara menyeluruh.
“Yang diberi tugas adalah BPS, kerja kami selama 3 bulan lebih, alhamdullilah akhirnya kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” terangnya.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara resmi ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Melalui regulasi ini, DTSEN diwajibkan menjadi acuan utama dan satu-satunya bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan pemerintah dan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.
“DTSEN wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Berdasarkan hasil konsolidasi data tersebut, Kementerian Sosial melakukan verifikasi lapangan (ground-checking) dalam rangka penyaluran bantuan sosial pada triwulan kedua. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan data, baik inclusion error (penerima tidak layak) maupun exclusion error (warga layak yang belum terdata).
“Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” jelasnya.
Pelaksanaan ground-checking terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ke depan, DTSEN akan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan guna menjaga akurasi dan relevansi data.
Sebagai langkah strategis menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengumumkan pemberian paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. Pengumuman ini disampaikan secara resmi di Istana Negara pada Senin, 2 Juni 2025. Adapun total anggaran stimulus terdiri atas Rp23,59 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Rp850 miliar dari sumber di luar APBN.”
“Hari ini Bapak Presiden memutuskan memberikan sebuah paket stimulus agar ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers usai rapat terbatas kabinet terkait stimulus ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa terdapat lima paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kelima stimulus tersebut meliputi: diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bantuan sosial (bansos), Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Salah satu bentuk stimulus, yaitu tambahan bantuan sosial, akan diberikan kepada kelompok masyarakat rentan dan miskin. Bantuan ini berupa uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan, yang ditujukan kepada 18,3 juta penerima manfaat Program Kartu Sembako. dilansir dari kemensos.go.id
“Selain Rp200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan dapatkan 10 Kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 Kg beras. Total anggarannya disediakan adalah sebesar Rp11,93 triliun,” ujar Sri Mulyani. (**)
