SUBANG, Pesanjabar.com – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang, Annas Ahmad Laduni, menyampaikan kritiknya terkait peringatan Milangkala Kabupaten Subang ke-78 yang digelar baru-baru ini. Kritik tersebut disampaikan Annas seraya menegaskan relevansi dengan amanat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rapat paripurna di Aula DPRD Kabupaten Subang, Senin (6/4/2026).
Menurut Annas, perayaan hari jadi daerah selama ini kerap terjebak pada rutinitas seremonial tanpa diiringi evaluasi serius terhadap kinerja birokrasi. Ia mengutip langsung pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang menekankan bahwa birokrasi harus berdampak nyata, bukan sekadar prosedural dan administratif belaka.
“Milangkala ke-78 ini harus menjadi momentum refleksi, bukan sekadar pesta rakyat tanpa makna. Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, pola kerja ASN yang masih prosedural dan seremonial harus diubah. Fokusnya adalah hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan,” tegas Annas, Selasa (7/4/2026).
Lebih lanjut, Annas menyoroti poin peningkatan profesionalisme pelayanan publik yang juga digaungkan Dedi Mulyadi. Ia menilai kehadiran pemerintah di Subang masih belum sepenuhnya dirasakan warganya.
“Pelayanan publik harus profesional. Masyarakat Subang butuh bukti nyata, bukan janji. Jika birokrasi masih lamban dan berbelit, maka perayaan usia daerah hanya akan menjadi ironi,” ujarnya.
Terkait sektor pariwisata, Annas sependapat dengan pandangan Gubernur bahwa pariwisata adalah dampak, bukan tujuan utama. Menurutnya, Pemkab Subang keliru jika hanya gencar promosi wisata tanpa membenahi tata kota, kebersihan, dan infrastruktur terlebih dahulu.
“Jangan bangun destinasi tapi lupakan lingkungan. Pak Dedi sudah bilang, pariwisata akan berkembang dengan sendirinya jika penataan kota, kebersihan, dan infrastruktur sudah baik. Itu pesan yang sangat relevan untuk Subang,” imbuhnya.
Lebih jauh, Annas Ahmad Laduni menyoroti ironi besar di balik geliat investasi dan proyek strategis di Subang. Ia menegaskan bahwa saat ini Subang justru sedang bertransformasi menjadi kawasan industri dan logistik terpadu, dengan kehadiran pabrik-pabrik raksasa seperti VinFast dan BYD yang telah beroperasi. Tidak hanya itu, Subang juga diperkuat oleh dua sentral perekonomian tinggi: Pelabuhan Patimban dan kawasan Subang Smart Politan.
“Investasi miliaran rupiah sudah masuk, pabrik besar berdiri, pelabuhan kelas internasional beroperasi, dan kawasan Subang smart politan sedang dibangun. Tapi pertanyaannya: apakah rakyat Subang merasakan dampaknya secara langsung?” tegas Annas.
Menurutnya, kehadiran investasi besar tersebut justru belum diimbangi dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang signifikan bagi warga lokal. Ia mengkritik pola rekrutmen industri yang kerap masih mengutamakan tenaga kerja dari luar daerah, sementara lulusan SMA/SMK Subang justru menganggur.
“Birokrasi harus memastikan ada local content yang mengikat investor untuk membuka lowongan kerja bagi putra-putri Subang. Jangan sampai Subang hanya menjadi ladang produksi, tapi rakyatnya tidak menikmati hasilnya. Ini sejalan dengan pesan Pak Gubernur bahwa birokrasi harus berdampak nyata, bukan sekadar prosedural,” ujarnya.
Selain soal ketenagakerjaan, Annas juga menyoroti terkait tinggalkannya anak putus sekolah dan sarana prasarana pendidikan di beberapa wilayah di kabupaten Subang. Ia membandingkan kemewahan kawasan industri dengan kondisi sekolah-sekolah di daerah utara dan selatan Subang yang masih kekurangan ruang kelas, guru, perpustakaan dan laboratorium.
“Bagaimana kita ingin meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) Subang yang masih tertinggal jika bangunan sekolah banyak yang rusak dan akses pendidikan tidak merata? IPM Subang saat ini masih di bawah rata-rata Jawa Barat. Padahal dengan potensi ekonomi sebesar ini, seharusnya Subang bisa melompat jauh,” kritik Annas.
Ia mengingatkan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi dalam rapat istimewa di DPRD juga menekankan pentingnya hasil nyata, bukan sekadar rutinitas. Maka menurut Annas, perbaikan sekolah, peningkatan kualitas guru, serta beasiswa bagi anak tidak mampu harus menjadi prioritas utama yang dibuktikan dengan anggaran dan kebijakan konkret.
“Jangan sampai perayaan milangkala ke-78 hanya diramaikan dengan karnaval dan hiburan, sementara anak-anak Subang masih belajar di ruang-ruang kelas yang kurang layak. Kerja nyata itu adalah membangun sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memastikan setiap warga Subang mendapat akses pendidikan layak. Itulah cara menaikkan IPM,” pungkasnya.
Penutup, Annas mengajak seluruh elemen di Subang untuk melakukan perubahan mental dan kerja nyata. Menurutnya, Subang hanya akan maju dan “ngabret” jika pola pikir birokrasi dan masyarakat berubah dari kebiasaan formalitas menuju aksi konkret.
“Perubahan mental adalah kunci. Tidak ada gunanya perayaan besar jika setelah itu tidak ada perbaikan kinerja. Mari kita wujudkan Subang yang lebih maju dengan kerja nyata, termasuk memastikan investasi besar seperti VinFast, BYD, Pelabuhan Patimban, dan Subang Smart Politan benar-benar membuka lapangan kerja, memperbaiki pendidikan, menyelesaikan persoalan anak putus sekolah yang masih tinggi, dan menaikkan IPM. Bukan sekadar euforia seremonial,” pungkas Annas.
