JAKARTA. pesanjabar.com – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang membahas laporan keuangan Kemensos tahun 2024, realisasi anggaran 2025, serta rencana kerja dan pagu indikatif tahun 2026.
Dalam pertemuan yang digelar Kamis (10/7/2025) tersebut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga Juni 2025, realisasi belanja Kementerian Sosial telah mencapai angka yang signifikan. Belanja non-bantuan sosial (non-bansos) tercatat sebesar lebih dari Rp1 triliun atau 33,37 persen, sedangkan realisasi bantuan sosial telah mencapai lebih dari Rp40 triliun atau 53,50 persen.
Ia menjelaskan bahwa fokus anggaran tahun 2026 akan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional sesuai instruksi Presiden, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah pelaksanaan program sekolah rakyat.
Dalam hal penyaluran bantuan sosial, Gus Ipul menegaskan perlunya peningkatan efektivitas. Terkait itu, ia mengusulkan tiga strategi utama:
Melanjutkan program bantuan sosial yang sudah berjalan seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial.
Memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memperkuat sinergi lintas program dan lembaga, termasuk dalam hal digitalisasi penyaluran bansos.
Mendorong bansos yang adaptif dan berkelanjutan, berprinsip keadilan dan inklusivitas, serta mempercepat proses kemandirian penerima manfaat melalui integrasi dengan program pemberdayaan.
Selain memaparkan strategi, Gus Ipul juga menyinggung soal tren anggaran. Ia menyebutkan bahwa pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp76 triliun lebih mengalami penurunan sekitar 4,47 persen dari pagu tahun 2025 yang mencapai Rp79 triliun.
Rincian pagu tersebut meliputi:
Program Perlindungan Sosial: Rp75 triliun lebih
Program Dukungan Manajemen: Rp768 miliar lebih
Namun, menurutnya, angka tersebut belum mencakup kebutuhan mendesak seperti penanganan bencana, bantuan permakanan lansia dan penyandang disabilitas, bantuan untuk anak yatim-piatu, serta program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Kemensos mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun.
Tambahan itu dialokasikan untuk lima komponen utama:
Ditjen Rehabilitasi Sosial: Rp5 triliun lebih
Ditjen Pemberdayaan Sosial: Rp4 triliun lebih
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial: Rp5 triliun lebih
Sekretariat Jenderal: Rp5 triliun lebih
Inspektorat Jenderal: Rp51 miliar lebih
Menutup rapat kerja, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI atas kolaborasi yang konstruktif dalam mendukung program-program Kemensos.
“Terima kasih atas semua dukungan, kritik, dan saran. Itu semua menjadi energi positif bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan layanan kesejahteraan sosial ke depan,” tutupnya. (**)
