JAKARTA.pesanjabar.com — Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Dalam orasinya, Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Said Iqbal, melontarkan ultimatum keras. Ia menegaskan, bila pemerintah dan DPR terus mengabaikan aspirasi buruh, maka aksi mogok nasional siap digelar dengan menghentikan produksi di berbagai sektor industri.
Said Iqbal menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara pekerja dan wakil rakyat. Menurutnya, rata-rata buruh hanya menerima upah Rp 3–5 juta per bulan, jauh dibanding gaji anggota DPR yang bisa mencapai Rp 100 juta. “Kenaikan upah buruh sekadar Rp 200 ribu saja harus diperjuangkan berbulan-bulan, sementara DPR bisa menetapkan kenaikan gaji sendiri dengan mudah,” ujarnya, disambut sorakan massa.
Ia juga menekankan bahwa unjuk rasa kali ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan membawa enam tuntutan utama, yakni:
- Menghapus sistem outsourcing.
- Menolak kebijakan upah murah.
- Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
- Mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang outsourcing.
- Menghentikan gelombang PHK massal dengan membentuk satgas khusus.
- Reformasi pajak nasional, termasuk menaikkan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
Gelombang aksi ini dipicu kondisi ekonomi yang makin menekan buruh: biaya hidup melonjak, upah stagnan, serta maraknya PHK dalam dua tahun terakhir. Sistem kontrak jangka pendek dan outsourcing pun dinilai memperburuk ketidakpastian kerja.
Ancaman mogok nasional yang dilontarkan Said Iqbal dinilai pengamat bisa berdampak besar pada perekonomian, karena penghentian produksi di sektor manufaktur, transportasi, hingga energi berpotensi melumpuhkan industri nasional. (**)
