Dalam sambutannya, Bupati Subang yang akrab disapa Kang Rey menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait kepastian hukum dalam investasi dan pengelolaan lahan. Ia mengaku menahan sejumlah keputusan investasi agar tidak menimbulkan persoalan alih fungsi lahan di kemudian hari.
“Kami tidak ingin investasi berjalan tanpa kepastian hukum. Saya berharap aturan dari pusat konsisten, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan,” tegasnya.
Kang Rey menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menciptakan tata kelola yang lebih baik serta memastikan Subang siap berkembang dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan lingkungan.
Rakor ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Pangan RI, Koordinator Harian Tim STRANAS PK, Sekda Subang, jajaran Kepala OPD, Satgas KPK RI, perwakilan Kementerian Pertanian, ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta undangan lainnya. (**)
