Pemkab Bogor juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan alokasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp700 miliar. Beberapa program kunci yang dinilai berkontribusi besar antara lain:
- Perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), dengan target 3.406 unit pada 2025,
- Program hunian tetap bagi warga terdampak bencana,
- Pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi mikro untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
Bambam menyampaikan bahwa Pemkab Bogor optimistis upaya berkelanjutan dalam pembangunan fisik serta pemberdayaan sosial akan semakin mempercepat penurunan kemiskinan. Pada 2026, Pemkab Bogor juga mengalokasikan Rp1 triliun untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100%, sehingga seluruh warga mendapatkan jaminan kesehatan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan masih besar. Jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa—lebih besar dibandingkan 25 provinsi di Indonesia—serta risiko bencana alam menjadi potensi munculnya kemiskinan baru.
“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai pemangku kepentingan agar penanganan kemiskinan di Kabupaten Bogor semakin efektif dan menyeluruh,” tutup Bambam. (****)
