Jakarta, Pesanjabar.com – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang ketahanan ekonomi nasional. Di tengah situasi global yang semakin tidak menentu akibat tekanan geopolitik dan ekonomi, APBN hadir sebagai penyangga (shock absorber) yang krusial bagi perekonomian Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, melalui pernyataan resminya di akun Instagram @smindrawati, menyampaikan bahwa APBN tidak hanya menjadi alat fiskal, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Di tengah kondisi dunia yang sangat dinamis dari sisi geopolitik maupun ekonomi, APBN juga terus dioptimalkan sebagai instrumen shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, menciptakan kesempatan kerja, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu.
Sebagai bentuk konkret dari kebijakan fiskal yang adaptif, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah countercyclical untuk merespons dampak tekanan global terhadap ekonomi domestik. Kebijakan ini mencakup berbagai stimulus dan insentif yang bertujuan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, memperluas lapangan kerja, serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional.
Salah satu langkah penting yang diambil adalah pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta para pensiunan. Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini bukan hanya untuk menghormati pengabdian para abdi negara, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian dari sisi konsumsi rumah tangga.
Pencairan gaji ke-13 diharapkan memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional, karena dana tersebut sebagian besar akan langsung dibelanjakan masyarakat, sehingga turut menggerakkan sektor riil dan UMKM.
Selain itu, Pemerintah juga mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional melalui belanja APBN yang terarah dan terukur. Beberapa program unggulan yang didorong tahun ini antara lain:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sebesar Rp121 triliun, ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak usia sekolah dan mendukung ketahanan sumber daya manusia jangka panjang.
Program pembangunan 3 juta rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp41,88 triliun, yang ditujukan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan rumah layak huni.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan anggaran Rp3,4 triliun, yang bertujuan untuk memperluas akses layanan kesehatan preventif bagi masyarakat di berbagai daerah.
Program-program tersebut dirancang tidak hanya sebagai penopang kesejahteraan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan investasi sosial.
Menkeu berharap rangkaian kebijakan fiskal ini akan membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meringankan beban masyarakat yang terkena dampak ketidakpastian ekonomi global.
“Semoga dengan berbagai upaya ini, APBN mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara optimal dari tekanan situasi global yang terus bergejolak dan perlemahan ekonomi dunia,” imbuhnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemerintah berupaya memastikan bahwa APBN tidak hanya menjadi alat akuntansi negara, melainkan pilar ketahanan ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan keberpihakan terhadap rakyat.(**)
