JAKARTA.pesanjabar.com – Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus pemberian tantiem untuk komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya pembenahan melalui BPI Danantara. Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI saat penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menilai BUMN seharusnya mampu menyumbang setidaknya USD 50 miliar per tahun kepada negara. Namun, kenyataannya banyak BUMN yang justru merugi. Ia pun memutuskan memangkas jumlah komisaris hingga setengah dan menghapus tantiem.
“Perusahaan rugi, komisarisnya banyak. Saya potong komisarisnya, saya potong tantiem,” tegasnya. Ia bahkan mengaku tidak memahami istilah tantiem, yang menurutnya hanyalah akal-akalan dengan istilah asing.
Apa itu Tantiem?
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada karyawan atau pengurus, biasanya dalam bentuk persentase dari laba bersih setelah pajak, dan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Ketentuan umum tantiem diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk BUMN, aturan detail tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020.
