SUBANG. pesanjabar.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang menggelar silaturahmi dan audiensi strategis dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang. Pertemuan ini mengusung isu krusial terkait pengelolaan aset daerah serta menawarkan solusi alternatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam paparannya, Ketua Umum HMI Cabang Subang, Annas Ahmad Laduni, menegaskan bahwa aset pemerintah daerah merupakan modal vital pembangunan yang harus dikelola secara transparan, bijak, dan berkelanjutan.
“Aset daerah bukan sekadar barang milik pemerintah, tetapi amanah rakyat. Pengelolaannya harus optimal, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang untuk memicu pertumbuhan ekonomi Subang,” tegas Annas.
Pernyataan tersebut disambut antusias oleh Kepala BKAD Kabupaten Subang, Asep Saepul Dayat. Ia menyatakan komitmen penuh instansinya untuk meningkatkan tata kelola aset.
“Kami apresiasi masukan konstruktif dari HMI. BKAD bertekad memperkuat sistem pengelolaan aset agar lebih efisien dan berkelanjutan, sesuai mandat untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Asep
Sorotan Khusus: Nasib Pamanukan Trade Center (PTC)
Annas Laduni secara khusus menyoroti kondisi memprihatinkan Pamanukan Trade Center (PTC), salah satu aset Pemkab Subang di Kecamatan Pamanukan.
“PTC seharusnya menjadi pusat ekonomi strategis di wilayah utara. Sayangnya, kondisi saat ini jauh dari harapan. Ini contoh nyata perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen aset daerah,” jelasnya.
Kajian Ilmiah HMI sebagai Solusi
Sebagai bentuk kontribusi nyata, HMI Cabang Subang menyampaikan kajian ilmiah berisi rekomendasi sistematis untuk perbaikan tata kelola aset. Kajian tersebut mencakup:
1.Optimalisasi Pemanfaatan: Menjadikan aset menganggur seperti PTC sebagai pusat UMKM atau kawasan ekonomi terpadu.
2. Transparansi dan Digitalisasi: Mendorong sistem inventarisasi aset berbasis digital yang terbuka untuk pengawasan publik.
3. Kemitraan Strategis: Menjalin kerjasama dengan swasta/BUMD untuk pengelolaan aset dengan skema bagi hasil yang adil.
4. Valuasi Ekonomi Berkelanjutan: Menghitung nilai ekonomi jangka panjang aset, termasuk dampak sosial dan lingkungan.
Komitmen Kolaborasi
Audiensi ini ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk menjalin komunikasi berkelanjutan. BKAD membuka diri untuk menelaah rekomendasi HMI, sementara HMI siap mendukung melalui kajian lanjutan dan partisipasi pemantauan.
“Ini langkah awal sinergi strategis. Kami yakin, dengan tata kelola aset yang inovatif, Subang bisa memaksimalkan potensi ekonominya,” pungkas Annas Laduni.
Pertemuan ini dinilai sebagai wujud partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal kebijakan publik, khususnya pengelolaan sumber daya daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat.(**)
