JAKARTA.pesanjabar.com — Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, untuk memberikan fasilitas khusus bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia. Proyek ini dijalankan menyusul komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, yang menghasilkan kesepakatan penting terkait kepemilikan lahan asing di wilayah Makkah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Rosan menyatakan bahwa undang-undang baru di Arab Saudi memungkinkan pihak asing memiliki tanah di Makkah mulai Januari 2026.
“Ini merupakan langkah strategis dan wujud keseriusan kedua negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan umrah Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurut Rosan, Royal Commission Makkah telah menawarkan delapan lahan potensial kepada Indonesia, termasuk yang berlokasi hanya sekitar dua kilometer dari Masjidil Haram, bahkan ada yang menempel langsung dengan area suci tersebut. Lahan yang ditawarkan bervariasi, antara 25 hingga lebih dari 80 hektare, dengan kondisi geografis datar hingga berbukit. Beberapa di antaranya masih berpenghuni, namun relokasi akan ditanggung pemerintah Arab Saudi.
Negosiasi pembelian lahan tersebut dipimpin oleh Danantara, lembaga investasi nasional yang ditunjuk khusus oleh pemerintah. Danantara berperan sebagai pelaksana teknis sekaligus negosiator utama dalam proses private bidding dengan otoritas Arab Saudi.
“Danantara memimpin jalannya akuisisi, memastikan aspek legal, teknis, dan komersial berjalan sesuai rencana. Ini amanah besar dari Presiden Prabowo untuk meningkatkan fasilitas ibadah jamaah kita,” ujar Rosan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Kampung Haji bukan sekadar proyek investasi, melainkan misi pelayanan untuk umat. Pemerintah ingin memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah selama beribadah di Tanah Suci.
Desain kawasan Kampung Haji masih dalam tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada Oktober 2025. Pemerintah juga akan menggandeng sejumlah lembaga strategis dalam negeri guna menjamin mutu dan kebermanfaatan jangka panjang kawasan tersebut.
“Inisiatif ini akan menjadi warisan monumental. Kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat agar prosesnya berjalan lancar,” kata Rosan.
Pembelian lahan akan dilakukan melalui mekanisme tender terbatas, dengan harga disesuaikan kondisi dan lokasi tanah. Pemerintah Arab Saudi dikabarkan telah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini, tanpa persyaratan tambahan, sebagai bentuk komitmen bilateral.
“Jika semuanya sesuai rencana, saya sendiri akan berangkat ke Arab Saudi untuk menandatangani kelanjutan prosesnya,” pungkas Rosan. (**)
