Palembang, Pesanjabar.com – Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (DPD PERPADI) Sumatera Selatan pada Rabu (4/6/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Tamu Wakil Gubernur Sumsel dan membahas sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi oleh para pelaku usaha penggilingan padi di provinsi ini.
Dalam audiensi tersebut, Ketua DPD PERPADI Sumsel, Kamijo Sujoko, menyampaikan aspirasi serta kondisi terkini dunia usaha penggilingan padi di wilayah Sumatera Selatan. Salah satu isu utama yang disorot adalah kebijakan harga gabah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Saya beserta rombongan mengucapkan terima kasih telah menerima kami. Kami hadir hari ini untuk melaporkan bahwa saat ini pengusaha penggilingan padi sedang mengalami permasalahan. Kami kualahan pak dengan kebijakan harga gabah Rp6.500, kami pengusaha kecil tidak mampu bersaing dengan pengusaha besar,” tuturnya.
Menurut Kamijo, pengusaha kecil mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan harga yang telah ditentukan. Persaingan dengan pelaku usaha berskala besar pun menjadi semakin berat, apalagi ditambah dengan kondisi mesin penggilingan yang masih menggunakan teknologi lama dan belum memenuhi standar yang diperlukan untuk menjalin kerja sama dengan instansi seperti Bulog.
“Kami mengusulkan tentang revitalisasi penggilingan yang ada di Sumsel. Untuk kondisi saat ini kami kualahan pak. Apalagi jika penggilingan kami tidak memenuhi standar kami tidak bisa bekerja sama dengan Bulog. Harapan PERPADI ini ke depan jangan sampai penggilingan kecil ini mati,” lanjut Kamijo dengan nada penuh harap.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan harga gabah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, Pemprov Sumsel tetap berkomitmen hadir untuk memberikan solusi alternatif yang dapat membantu meringankan beban pelaku usaha lokal.
“Terkait harga 6.500 itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat yang tidak bisa kita ubah. Kebijakan Pak Presiden Pak Prabowo satu harga di seluruh Indonesia merupakan kebijakan yang tujuannya baik, mau meningkatkan kehidupan masyarakat agar tidak kena tekan oleh para pengkulak,” ucapnya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menyampaikan rencana untuk turun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi penggilingan milik anggota PERPADI Sumsel. Ia berharap hasil dari survei tersebut dapat menjadi dasar untuk memberikan bantuan secara konkret melalui dinas terkait.
“Kami akan survei ke sana semoga nantinya dengan hasil peninjauan ini akan bisa kita beri bantuan. Apa yang Pak Wagub bisa usahakan bantu melalui dinas-dinas akan kita berikan untuk keperluan PERPADI,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Cik Ujang juga menyampaikan motivasi dan dorongan kepada para pengusaha penggilingan untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia menyarankan agar PERPADI tidak hanya bergantung pada satu sektor usaha, melainkan mulai mengembangkan bidang usaha lain seperti peternakan yang bisa menopang ketahanan ekonomi anggota.
“PERPADI harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika kita tidak mengikuti, kita akan kalah. Saya juga menyarankan PERPADI tidak hanya punya usaha pada penggilingan padi saja, tapi juga harus mempunyai usaha lain seperti ternak ayam, bebek dan lainnya agar usaha yang dimiliki semakin maju dan berkembang,” tutup Cik Ujang, dilansir dari laman resmi Sumselprov.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif akan terbukanya ruang komunikasi dan kolaborasi antara pelaku usaha lokal dan Pemerintah Provinsi. Dengan adanya perhatian terhadap revitalisasi alat produksi dan diversifikasi usaha, diharapkan penggilingan padi kecil di Sumatera Selatan tetap bertahan dan tumbuh di tengah tekanan industri dan dinamika kebijakan nasional.(**)
