Semarang, Pesanjabar.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan memulihkan lingkungan pesisir melalui sinergi bersama Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Salah satu upaya konkret yang akan segera dilaksanakan adalah program rehabilitasi ekosistem pesisir, khususnya hutan mangrove dan hutan pantai, yang dikemas dalam gerakan bertajuk “Mageri Segoro”.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa program “Mageri Segoro” merupakan bagian dari tekad kuat Pemprov Jateng dalam mengembalikan daya dukung lingkungan pesisir yang selama ini mengalami tekanan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim.
“Saya tidak main-main soal mangrove ini. Program ‘Mageri Segoro’ itu sebagai bentuk (tekad) bahwa kita sanggup,” kata Ahmad Luthfi saat menerima audiensi dari Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara di kantornya, Rabu (04/06).
Gerakan penanaman mangrove secara massal ini akan dimulai pada 5 Juni 2025, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Gubernur Ahmad Luthfi dijadwalkan akan memimpin langsung kegiatan tersebut, sekaligus memobilisasi partisipasi aktif dari seluruh kepala daerah di wilayah pesisir Jawa Tengah.
Ia menegaskan pentingnya pelaksanaan yang terstruktur dan terukur dalam gerakan penanaman ini.
“Saya ingin ini dilakukan serentak. Misal tidak bisa serentak, minimal masing-masing daerah harus punya target, dan ada laporan dari tiap stakeholder,” ujarnya.
Sebagai konteks geografis, Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah pesisir yang luas dan tersebar di 17 kabupaten/kota, dengan total garis pantai mencapai 971,52 km. Rinciannya mencakup pantai utara sepanjang 645,08 km, dan pantai selatan sepanjang 326,44 km. Ekosistem pesisir ini meliputi hutan mangrove dan hutan pantai yang memainkan peran penting dalam melindungi daratan dari abrasi, menyerap karbon, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies laut.
Pada tahun 2024, tercatat luas hutan mangrove di Jawa Tengah mencapai 16.102,02 hektare, namun upaya rehabilitasi masih perlu diperluas karena sebagian besar lahan potensial belum ditanami.
Ketua Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara, Ardas Patra, menyampaikan bahwa potensi lahan untuk penanaman mangrove di Jawa Tengah mencapai sekitar 44 ribu hektare. Meski begitu, belum seluruh area tersebut berhasil digarap karena berbagai tantangan teknis dan sosial.
Ardas juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam gerakan ini. Ia mengungkapkan bahwa Gubernur telah memberikan arahan agar penanaman mangrove dilakukan secara terpadu, bukan terpisah-pisah oleh masing-masing kelompok.
“Arahan dari Pak Gubernur tadi, tidak boleh dilakukan secara sporadis. Butuh kolaborasi berbagai macam pemangku kepentingan. Harus disiapkan aktivitas lain bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang merawat mangrove, seperti diberikan ikan dan lainnya. Ini yang harus digarap melalui kerja-kerja kombinasi pemerintah dan masyarakat, juga stakeholder terkait,” jelasnya dilansir dari laman resmi Jatengprov.
Ia juga menambahkan bahwa selain menanam, aspek pemberdayaan masyarakat pesisir juga menjadi fokus penting. Diharapkan masyarakat yang dilibatkan dalam perawatan mangrove mendapatkan dukungan ekonomi, seperti bantuan bibit ikan, pelatihan usaha berbasis lingkungan, hingga insentif berbasis hasil konservasi.
Namun, Ardas juga mengungkapkan kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Berdasarkan analisis terbaru, tidak semua wilayah pantai utara Jawa Tengah memungkinkan untuk dilakukan penanaman secara serentak. Beberapa lokasi masih mengalami genangan rob (banjir pasang) yang menyulitkan proses rehabilitasi mangrove.
Meski demikian, baik Pemprov Jateng maupun Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara tetap optimistis bahwa program “Mageri Segoro” akan menjadi tonggak penting dalam pelestarian lingkungan pesisir serta sebagai bentuk nyata kontribusi Jawa Tengah terhadap mitigasi perubahan iklim global.
Dengan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta dukungan penuh dari Gubernur, gerakan ini diharapkan tidak hanya mampu menghijaukan kembali pesisir, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan ekologis yang berkelanjutan.(**)
