Lembur Pakuan Subang, Pesanjabar.com – 100 hari kerja Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, diwarnai gebrakan melalui kebijakan yang berani dan tegas.
Kebijakan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, KDM menunjukkan gaya kepemimpinan yang responsif dan membumi.
Sejak hari pertama menjabat, Kang Dedi Mulyadi menempatkan keberadaan rakyat sebagai dasar mengambil kebijakan. Dengan gaya khasnya yang sederhana dan blusukan tanpa protokoler berlebihan, ia turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan dan menyerap aspirasi warga.
Kebijakan anggaran lebih memprioritaskan pada perbaikan Infrastruktur. seperti perbaikan jalan, jembatan dan lainnya.
Di bidang pendidikan, KDM mengeluarkan sejumlah kebijakan kontroversial namun disambut positif oleh masyarakat. Ia melarang study tour dan wisuda berbiaya mahal sebagai bentuk kepedulian terhadap kekuatan ekonomi keluarga.
Kebijakan jam malam pelajar dan program Pendidikan Panca Waluya yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer pun menjadi sorotan nasional — menuai pujian sekaligus kritik.
Program Jabar Nyaah ka Indung, Gubernur Dedi menyantuni puluhan ribu ibu lansia yang belum tersentuh bantuan sosial. Program ini melibatkan gotong royong ASN, TNI, Polri, hingga pengusaha lokal, sebagai wujud kepedulian sosial berbasis budaya Sunda.
Di sektor lingkungan dan tata ruang. Bangunan yang tidak memenuhi regulasi, KDM memerintahkan pembongkaran bangunan wisata ilegal di kawasan Puncak Bogor dan Pembongkaran Bangun Liar di kawasan Jalan Cagak Subang. Lahan yang sebelumnya dikuasai oknum perusahaan milik daerah itu kini dialihfungsikan untuk penghijauan dan konservasi. Kawasan yang seharusnya menjadi paru-paru Subang, perlahan berubah menjadi zona tak tertata. Bangunan berdiri di atas tanah milik negara, tanpa izin, tanpa aturan.
Seratus hari kerja telah berlalu, namun bagi Gubernur Kang Dedi Mulyadi, ini baru permulaan. Gebrakannya menciptakan harapan baru bagi warga Jawa Barat — bahwa perubahan dimulai dari keberanian mengambil langkah yang berpihak pada rakyat. **
Harus sesuai dengan visi dan misinya saat penyampaian debat terbuka, jangan sampai melenceng, biar indikator dan tolak ukurnya jelas