MAJALENGKA.pesanjabar.com – Universitas Sindang Kasih (USK) Majalengka memperkuat sinergi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka melalui pembaruan kerja sama antarlembaga. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendidikan politik, memperluas wawasan kepemiluan, serta membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan pemilu. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) berlangsung di Auditorium USK Majalengka, Kamis (12/11/2026).
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Rektor USK Majalengka, Prof. Dr. H. Cecep Sumarna, M.Ag., bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, S.Pd., S.H. Kegiatan itu turut disaksikan jajaran pimpinan universitas, perwakilan dosen, serta sejumlah pejabat Bawaslu Kabupaten Majalengka.
Rektor USK Majalengka, Prof. Cecep Sumarna, menyampaikan bahwa pihak universitas menyambut positif kelanjutan hubungan kerja sama tersebut. Menurutnya, kemitraan dengan Bawaslu menjadi salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Ia menjelaskan, perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga memiliki kewajiban melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
“Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari tiga pilar kewajiban utama yang harus dijalankan perguruan tinggi seperti halnya USK Majalengka. Penandatanganan MoU dengan Bawaslu Kabupaten Majalengka tentunya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata seperti halnya program magang bagi mahasiswa dan memberikan pendidikan politik khususnya tentang kepemiluan bagi para mahasiswa dari para petinggi Bawaslu,” jelas Prof. Cecep Sumarna.
Melalui kesepakatan tersebut, USK Majalengka juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Salah satu bentuk implementasinya yakni melalui kegiatan magang serta pembekalan pengetahuan kepemiluan dari jajaran Bawaslu.
Tidak hanya menyasar mahasiswa, kerja sama ini juga diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Prof. Cecep menilai terdapat peluang untuk mendorong personel penyelenggara pemilu yang belum menempuh pendidikan sarjana agar melanjutkan studi di USK Majalengka.
Menurutnya, Bawaslu memiliki jajaran personel yang tersebar di berbagai wilayah dengan latar belakang pendidikan beragam. Kondisi tersebut menjadi salah satu ruang bagi kedua lembaga untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia berharap, sinergi antara dunia pendidikan dan lembaga pengawas pemilu dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sekaligus mendukung kehidupan demokrasi yang lebih baik.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, mengungkapkan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan merupakan awal hubungan kedua lembaga. Kesepakatan kali ini menjadi bagian dari keberlanjutan kemitraan yang telah dibangun sejak beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, pembaruan dokumen kerja sama diperlukan untuk menyesuaikan masa berlaku dan ketentuan administrasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hubungan kelembagaan yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan bersama.
Dede juga menjelaskan bahwa pengawasan pemilu di Kabupaten Majalengka menghadapi tantangan tersendiri, terutama karena keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah serta banyaknya masyarakat yang memiliki hak pilih.
“Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu memiliki personil yang sangat terbatas jika dilihat dari luas wilayah kerja dan jumlah masyarakat Kabupaten Majalengka yang memiliki hak suara dalam pemilu. Tanpa bantuan dari masyarakat dan semua pihak termasuk para mahasiswa, pegawai dan dosen yang ada di Majalengka termasuk USK Majalengka, tentunya sangat berat bagi Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di daerah yang sangat luas dan masyarakat yang sangat banyak,” jelas Dede Rosada.
Atas kondisi tersebut, ia berharap dukungan dari kalangan akademisi dapat membantu memperkuat pengawasan partisipatif. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dinilai memiliki potensi untuk ikut berkontribusi dalam mendukung tugas Bawaslu, khususnya ketika tahapan pemilu berlangsung.
Selain membantu pengawasan, keterlibatan mahasiswa juga diharapkan mampu memperluas jangkauan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalangan perguruan tinggi dinilai dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pemahaman mengenai pentingnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Melalui pembaruan kerja sama ini, USK Majalengka dan Bawaslu Kabupaten Majalengka berharap kolaborasi yang telah terjalin tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi dapat diwujudkan melalui kegiatan konkret yang memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat luas.
Caption Foto: Rektor USK Majalengka, Prof. Dr. H. Cecep Sumarna, M.Ag., bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, menandatangani nota kesepahaman kerja sama di Auditorium USK Majalengka, Kamis (12/11/2026). (Foto: Waska Eko)
