YOGYAKARTA.pesanjabar.com – JAFF atau Jogja-NETPAC Asian Film Festival dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional sekaligus menjadi sarana diplomasi budaya Indonesia. Hal itu disampaikan Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) saat melakukan pertemuan dengan Yayasan Sinema Yogyakarta di Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang juga Ketua Tim Panja KDFN, Chusnunia Chalim, mengatakan pengawasan yang dilakukan pihaknya difokuskan pada penguatan kebijakan perfilman nasional, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemerataan distribusi karya kreatif di berbagai daerah.
Menurutnya, Panja KDFN dibentuk untuk memastikan kreativitas dan distribusi film nasional tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata, inklusif, dan mampu meningkatkan daya saing sineas Indonesia di tingkat internasional.
“Panja KDFN dibentuk untuk memastikan bahwa kreativitas dan distribusi film nasional tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi benar-benar implementatif, inklusif, dan mendukung daya saing sineas Indonesia di tingkat global,” ujar Chusnunia.
Politisi Fraksi PKB tersebut menilai JAFF telah menjadi katalisator penting dalam perkembangan industri perfilman Indonesia. Festival film internasional berbasis Asia itu dinilai berhasil memperluas akses distribusi film nasional sekaligus memperkuat diplomasi budaya Indonesia di kancah global.
Selain mendukung industri film, keberadaan JAFF juga dinilai memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kreatif serta mendorong promosi sektor pariwisata daerah.
Meski demikian, Chusnunia mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan pembiayaan, distribusi karya yang belum merata, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan agar mampu bersaing dengan festival film internasional lainnya.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, ia mendorong optimalisasi forum dialog industri sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah berjalan.
Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai kendala regulasi maupun implementasi di lapangan, sekaligus menghimpun aspirasi para pelaku industri film secara menyeluruh.
“Kami berharap dialog ini menjadi ruang konstruktif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis dan aplikatif,” pungkasnya. (**)
