JAKARTA, Pesanjabar.com — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Workshop Penguatan Ekosistem Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Jakarta, Kamis (30/9/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari program RESPON (Rekayasa Ekosistem Sinergi Kebijakan Pascabencana untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Indonesia) yang digagas untuk memperkuat tata kelola pemulihan pascabencana di tanah air.
Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemenko PMK, Monalisa Herawati Rumayar, menjelaskan bahwa program RESPON merupakan langkah strategis dalam menciptakan kebijakan pemulihan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Program ini memiliki tiga fokus utama, yakni pembentukan Tim Koordinasi Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, pengembangan Kartu Kendali Monitoring dan Evaluasi, serta pembentukan Forum Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Monalisa menuturkan, workshop ini tidak hanya menjadi forum berbagi pengetahuan, tetapi juga wadah untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam pemetaan kebijakan dan penyusunan policy brief. Dengan begitu, para peserta diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan relevan dengan kebutuhan di lapangan.
“Melalui workshop ini, kami ingin mendorong aparatur di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar mampu mengadvokasi kebijakan dengan lebih efektif melalui karya tulis kedinasan,” ujar Monalisa.
Ia menambahkan, proses pemulihan pascabencana tidak bisa dipandang semata sebagai pekerjaan teknis di lapangan. Diperlukan dukungan kebijakan yang kuat, terkoordinasi, dan sinergis agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan ekosistem kebijakan yang solid. Workshop ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar aplikatif,” tambahnya.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berperan penting dalam penanganan bencana. Kehadiran mereka menjadi wujud komitmen bersama untuk mempercepat proses pemulihan dan memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana di masa mendatang.
Hasil workshop akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang dapat memperkaya kebijakan publik di bidang penanggulangan bencana. Melalui kolaborasi dan pendekatan berbasis bukti, Kemenko PMK berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia dapat berlangsung lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat terdampak. (*)
