BANDUNG.pesanjabar.com – Sorotan publik menguat setelah terungkap bahwa total gaji, tunjangan, dan dana operasional Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) serta Wakil Gubernur Erwan Setiawan mencapai Rp33,2 miliar dalam APBD 2025. Angka fantastis itu memicu kritik keras masyarakat yang menilai adanya ketimpangan mencolok dengan kondisi ekonomi rakyat yang kian sulit.
Rincian anggaran tersebut berdasarkan Pergub Jabar Nomor 14 Tahun 2025, yakni gaji dan tunjangan Rp2,2 miliar serta dana operasional Rp28,8 miliar. Tak hanya itu, pajak penghasilan pejabat juga ditanggung pemerintah daerah sehingga menambah beban APBD.
Agus Dadi, warga Bandung, mengaku getir melihat kesenjangan tersebut. “Pejabat digaji ratusan juta hingga miliaran, sementara rakyat kecil mencari Rp500 ribu saja susah. Ini benar-benar tidak adil,” keluhnya, Jumat (12/9/2025).
Menanggapi kritik, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menegaskan dana operasional bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebutuhan darurat masyarakat. “Kalau ada rumah roboh atau warga butuh bantuan cepat, dana operasional dipakai. Tidak mungkin menunggu Musrenbang,” jelasnya.
